GenPI.co 
GenPI.co - Kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah hanya total kerugian pada tahun 2023.
Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.
"(Kerugian keuangan negara) Rp193,7 triliun itu pada tahun 2023," kata dia, dikutip Kamis (27/2).
BACA JUGA: Di Tengah Kasus Korupsi, Pertamina Jamin Pertamax RON 92 Penuhi Standar
Harli membeberkan jumlah kerugian kasus korupsi di Pertamina ini berdasarkan perkiraan sementara penyidik bersama ahli.
Kerugian ini terdiri dari 5 komponen, yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sebanyak Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun, serta kerugian pemberian subsidi tahun 2023 senilai Rp21 triliun.
BACA JUGA: Kasus Korupsi Minyak Pertamina Kian Panas! Dua Pejabat Baru Dijerat Hukum
Namun demikian, Harli membeberkan penyidik akan mendalami ada atau tidaknya kompensasi dan subsidi yang diberikan negara pada tahun-tahun sebelum 2023.
Hal ini mengingat kasus ini terjadi pada 2018–2023.
"Nanti juga kami akan melihat, mendorong penyidik apakah bisa ditelusuri mulai dari tahun 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kami juga mengharapkan kesiapan ahli untuk melakukan perhitungan terhadap itu," ungkap dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
