
GenPI.co - Salah satu anggaran di DKI Jakarta yang disorot oleh DPRD provinsi adalah biaya konsultan kampung kumuh dalah pendekatan Communitiy action plan (CAP). Anggaran yang mencapai Rp556 juta lebih untuk masing-masing Rukun Warga (RW) dinilai terlalu mahal.
Anggaran itu tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
BACA JUGA: Habis Lem Aibon, Terbitlah Konsultan Kampung Kumuh
CAP sendiri adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk menata 200 RW kumuh selama 5 tahun, dari 2017 hingga 2022. Program ini untuk mengatasi solusi masalah kekumuhan ini dicetuskan oleh Gubernur Anies Baswedan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News