Serahkan Draf Persoalan LSM Asing ke Kemendagri, PB HMI Minta Semua Pihak Waspada

Serahkan Draf Persoalan LSM Asing ke Kemendagri, PB HMI Minta Semua Pihak Waspada - GenPI.co
Persoalan LSM asing menjadi perhatian PB HMI. Sekretaris Jenderal PB HMI Muh Jusrianto menemui Kabag Organisasi Asing menjabat Plh Direktur Ormas Kemendagri Abdul Gafur. Foto: PB HMI

GenPI.co - Persoalan LSM asing menjadi perhatian PB HMI. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal PB HMI Muh Jusrianto menemui Kabag Organisasi Asing menjabat Plh Direktur Ormas Kemendagri Abdul Gafur. 

Menurut Muh Jusrianto, keberadaan LSM asing dan pendukungnya banyak terlibat agenda kamuflase berkedok lingkungan hidup yang kontra terhadap kepentingan nasional.

“Kampanye negatif yang yang dimotori GPI bukanlah sesuatu yang bebas kepentingan, melainkan terikat pada kepentingan politik bisnis global," ujarnya.

BACA JUGA:  Soal Perombakan Menteri, Jokowi: Ya Bisa Saja Kalau Diperlukan

Dia mencontohkan, dalam kampanye negatif sawit Indonesia dilakukan secara sistematis, tidak lebih didasari oleh motif bisnis asing yang tidak ingin produsen sawit Indonesia bersaing di pasar global. 

"Ini sangat mudah dipahami menimbang pesatnya perkembangan industri minyak sawit di Indonesia dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara-negara maju,” ucap Muh Jusrianto.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Resmikan Nama Istana Garuda dan Istana Negara IKN

PB HMI menilai negara maju memanfaatkan Greenpeace sebagai tukang gebuk melalui kampanye hitam. Alasannya, minyak sawit merupakan komoditas paling produktif dan dicari di banyak negara dengan produksi mencapai 40 persen, disusul minyak kedelai 29 persen, minyak Rapeseed 11 persen serta minyak bunga matahari, dan lainnya yang tidak mencapai 10 persen.

PB HMI meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk memblokir seluruh rekening yang dimiliki GPI. 

BACA JUGA:  Jokowi Jadi Saksi Pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar

Hal itu guna mengungkap dari mana dana yang selama ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan kampanye dan aksi-aksi ilegal lainnya. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya