GenPI.co 
Saat ini, perdebatan sengit antara negara-negara maju dan negara-negara lain mengenai ketentuan Pasal 12 semakin memburuk saat negosiasi mendekati akhir.
Skenario terbaik saat ini dalam teks terbaru akan mengharuskan 20 persen (10 persen sebagai sumbangan dan 10 persen dengan harga nirlaba) produk kesehatan terkait pandemi 'disediakan untuk digunakan berdasarkan risiko kesehatan masyarakat dan kebutuhan'.
Secara umum, ini sangat tidak mencukupi karena akan membebankan 80 persen vaksin, pengobatan, dan diagnostik penting tidak dapat diakses oleh negara-negara berpenghasilan rendah (LMIC) yang mencakup sekitar 85 persen populasi dunia.
BACA JUGA: Serangan Udara di Suriah Menewaskan Penasihat Iran dan Anggota Tim WHO
Indonesia sebagai bagian negara yang berperan aktif dalam menyusun dan menyetujui pandemi agreement ini hendaknya bersikap hati-hati.
Asep Eka Nur Hidayat selaku Country Program Manager AHF Indonesia meminta pemerintah hati-hati dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan mengedepankan kebutuhan masyarakat yang belum selesai terdampak pandemi, khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya.
BACA JUGA: Kolaborasi Bio Farma dengan WHO, MPP, dan CEPI Menyediakan Vaksin bagi Selatan Global
“Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk bijaksana dan transparan terhadap pengambilan keputusan pandemic agreement, berlandaskan pada keadilan dan mengedapankan kebutuhan masyarakat terdampak pandemi," ungkapnya.
“Kampanye S.O,S akan kami terus gaungkan untuk mendapatkan keadilan dan tidak menguntungkan negara maju semata akibat pandemic agreement, tidak akan satu pun yang aman hingga semuanya aman,” tutur Asep.(*)
BACA JUGA: WHO Desak China untuk Kurangi Risiko Wabah Pneumonia Misterius
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
