GenPI.co 
Dalam rapat kerja tersebut, Fachrul Razi blak-blakan menyayangkan tidak dilibatkannya DPD RI dalam penyusunan revisi UU ASN yang baru.
Namun, Fachrul Razi menyebutkan bahwa Komite I DPD RI tetap serius dalam mencari solusi memperjuangkan nasib tenaga hononer di daerah.
"Komite I mendukung Kementerian PAN-RB dalam mewujudkan SDM ASN yang kompetitif, menciptakan birokrasi profesional serta melayani, menuju Indonesia Emas 2045," jelas Fachrul Razi.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Beber Penentu Honorer Jadi PPPK Part Time atau Penuh Waktu, Ini Kisi-Kisinya
Sementara itu, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini terus berjalan sesuai arahan presiden.
Menteri Azwar Anas pun mengapresiasi dorongan DPD RI di daerah agar reformasi menjadi terukur.
BACA JUGA: Honorer Sedang Menentukan Nasib di Seleksi PPPK 2023, Kelulusan Berdasarkan Ranking Bukan Passing Grade
"Oleh sebab itu, transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik, agar birokrasi menjadi berkelas dunia," kata Menteri Azwar Anas.
Selain itu, kata Menteri Azwar Anas, bahwa arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 akan fokus pada rekrutmen pelayanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan, menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, pemenuhan tenaga teknis (CPNS dan PPPK), serta mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital.
BACA JUGA: Khasiat Taoge Bikin Cairan Pria Makin Joss, Simak Fakta Ini
"Sesuai rekomendasi DPD dan DPR kami akan memenuhi eks THK II dan non-ASN sebesar 80 persen dan pelamar baru sebanyak 20 persen dengan seleksi CAT," kata Menteri Azwar Anas. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
