GenPI.co 
Oleh sebab itu, Deputi Alex Denni membeber, bahwa semua akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran.
"Jangan sampai karena ingin mengakomodasi semua, akhirnya 70 persen APBD tersedot untuk membayar gaji, sedangkan pembangunan terabaikan," ungkap Deputi Alex Denni.
Menurut Deputi Alex Denni, dengan disahkannya UU 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka prinsip utamanya adalah tidak ada PHK massal honorer.
BACA JUGA: Menteri Azwar Anas Beri Isyarat Terkait Honorer, Siap-siap Saja Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu
"Pengangkatan ASN PPPK ini tidak membuat anggaran membengkak, dan tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh honorer bersangkutan," kata Deputi Alex Denni.
"Pemerintah sudah memiliki semua data honorer dan akan diselesaikan secara bertahap setelah datanya benar-benar clear," imbuhnya. (JPNN/GenPI.co)
BACA JUGA: Pemerintah Pusat Ambil Alih Pengusulan Formasi PNS dan PPPK, Honorer K2 Semringah
Lihat video seru ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
