
Mereka juga membantah dengan tegas pernyataan penasihat hukum Lukas Enembe yang menyebut masyarakat adat Papua meminta KPK untuk memeriksa Lukas di lapangan terbuka sesuai dengan adat Papua.
"Bagi kami rakyat Papua, ini adalah pembohongan publik, karena hal tersebut bukanlah adat dan budaya kami," jelasnya.
Dia menambahkan, pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua di rumahnya adalah skenario, untuk berlindung dari kasus korupsi atas nama adat dan rakyat Papua sebagai tameng.
BACA JUGA: Pengukuhan Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar di Papua Dipertanyakan
Kemudian, mereka juga mendesak dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua dan mengganti dengan pejabat sementara, agar proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan.
"Provinsi Papua pada saat ini tidak memiliki wakil gubernur," tutur dia.(Ant)
BACA JUGA: Pengangkatan Lukas Enembe Jadi Kepala Suku Besar Menimbulkan Konflik di Papua
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News