GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh ikut menanggapi terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudistek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Menurutnya, salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari ijtima ulama menyarankan pemerintah mencabut Permendikbudistek itu atau setidaknya merevisi.
KH Asrorun Niam Sholeh juga membeberkan beberapa poin penting lainnya berkenaan dengan Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021.
BACA JUGA: Akhirnya Ketua MUI Beberkan Alasan Kripto Haram, Ternyata
Pertama, MUI mengapresiasi niat baik dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
"Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021 telah menimbulkan kontroversi karena prosedur pembentukan peraturan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU Nomor 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundangan-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia," ujar Kiai Asrorun saat konferensi pers pada penutupan ijtima ulama yang digelar Komisi Fatwa MUI, Kamis (11/11/2021).
BACA JUGA: Ini Dampak Setelah Fatwa MUI Tetapkan Kripto Haram
Selain itu, ketentuan-ketentuan lainnya yang didasarkan pada frasa 'tanpa persetujuan korban' dalam Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021 bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundangan-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dari frasa 'tanpa persetujuan korban' dalam Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021 terkait dengan korban anak, disabilitas, situasi yang mengancam korban, di bawah pengaruh obat-obatan, harus diterapkan pemberatan hukuman.
BACA JUGA: Fatwa MUI Sebut Kripto Haram, Harga Bitcoin Bagaimana?
Karena itu, MUI mendesak pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi atau merevisi Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021 dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
