GenPI.co 
GenPI.co - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akhirnya buka suara terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi bukan hanya pemahaman, tapi adalah keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses bernegara ini," ujar Bima di Jakarta, Jumat (18/9).
Dalam prosesnya, BKN mencari sebuah instrumen yang tepat untuk pelaksanaan TWK termasuk ke Nahdlatul Ulama (NU). Instrumen tersebut ada hanya saja validitas-nya belum dites dan tenaga asesor-nya juga belum standar.
BACA JUGA: Gebrakan Kapolri Listyo Sigit di Kasus FPI, Mengejutkan
Kemudian, BKN berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah mengembangkan TWK, tetapi belum bisa dipakai.
Pada akhirnya BKN menemukan instrumen TWK di TNI AD yang disebut dengan indeks moderasi bernegara-68 yang kemudian digunakan kepada pegawai KPK sebagai alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
BACA JUGA: Ucapan Pimpinan KPK Telak Banget, Komnas HAM Disuruh Belajar lagi
Tidak hanya menggunakan instrumen indeks moderasi bernegara-68, untuk meningkatkan validitas BKN kemudian menambah profiling yang dilaksanakan oleh BNPT. Pada prosesnya BNPT juga kewalahan dan akhirnya dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
"Secara keseluruhan ada 48 asesor yang kita gunakan 10 di antaranya perempuan," ujarnya.
BACA JUGA: Nih Dia Tokoh Religius yang Cocok Duet dengan Ganjar Pranowo
Sehingga pada akhirnya penyelenggara TWK ingin melihat apakah 1.349 pegawai KPK yang dites memiliki keyakinan dan pemahaman atau keterlibatan yang memadai untuk menjadi seorang ASN.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
