
Karenanya, Menpan RB atau BKN lewat Menteri Dalam Negeri disarankan mengirim surat kepada seluruh kepala daerah agar serius menyelesaikan masalah rekrutmen PPPK.
Apalagi, ujarnya, seleksi PPPK 2021 sangat dinanti seluruh honorer. Sayangnya, masih banyak daerah yang tidak mengalokasikan anggaran PPPK dalam APBD.
"Pemda menggantungkan dananya di pusat. Ini yang harus disikapi Menpan RB dan BKN. Harus ada penegasan pemda wajib mengalokasikan anggaran PPPK untuk mengangkat honorer yang bekerja di wilayah masing-masing," bebernya.
BACA JUGA: Pilu! Ungkapan Mengharukan Honorer K2 Tenaga Administrasi
Untuk diketahui formasi PPPK yang sudah ditetapkan Menpan-RB hanya 10 sampai 15 persen dari usulan kebutuhan daerah.
Bahkan untuk formasi PPPK tenaga teknis sangat minim dan lebih banyak bagi CPNS 2021. (*/JPNN)
BACA JUGA: Pentolan Honorer Ungkit Janji Pemerintah Rekrut 1 Juta Guru PPPK
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News