GenPI.co - Kemitraan AS dan China di universitas selama dekade terakhir telah memungkinkan pendanaan federal ratusan juta dolar untuk membantu Beijing dalam mengembangkan teknologi penting yang dapat digunakan untuk keperluan militer.
Dilansir AP News, hal itu menurut pernyataan anggota Partai Republik di kongres dalam sebuah laporan baru.
Laporan itu mengatakan dolar pajak AS telah berkontribusi terhadap kemajuan teknologi dan modernisasi militer China ketika para peneliti Amerika bekerja dengan rekan-rekan mereka di China di bidang-bidang seperti senjata hipersonik, kecerdasan buatan, teknologi nuklir, dan teknologi semikonduktor.
Laporan tersebut, yang dirilis hari Senin oleh Partai Republik di Komite Khusus DPR tentang Partai Komunis China dan Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja DPR, mengemukakan kekhawatiran atas risiko keamanan nasional dari kolaborasi ilmiah yang pernah dirayakan.
Laporan tersebut mendesak adanya perlindungan yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Komite tersebut melakukan investigasi selama setahun terhadap peran pendidikan tinggi dalam persaingan ekonomi dengan China, terutama dalam hal teknologi.
Meskipun universitas-universitas Amerika tidak terlibat dalam proyek-proyek penelitian rahasia, pekerjaan mereka, yang seringkali termasuk yang terbaik di dunia, berpotensi untuk diubah menjadi kemampuan militer.
DPR AS bulan ini menyetujui sekitar dua lusin RUU terkait China, dengan tujuan yang jelas untuk bersaing dengan Beijing di bidang teknologi.
RUU tersebut, yang masih perlu disetujui oleh Senat, berupaya untuk melarang pesawat nirawak buatan China, membatasi perusahaan bioteknologi yang terkait dengan China di pasar AS, dan memutus akses jarak jauh China ke chip komputer canggih AS.
Langkah-langkah lain termasuk mengekang pengaruh Beijing di kampus-kampus AS dan menghidupkan kembali program era Trump yang dimaksudkan untuk membasmi mata-mata dan pencurian kekayaan intelektual oleh China di universitas-universitas dan lembaga-lembaga penelitian Amerika.
Meskipun upaya-upaya tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang diskriminasi rasial dan kemampuan untuk mempertahankan program-program pertukaran yang meningkatkan toleransi antara kedua negara. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News