GenPI.co - CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan pejabat senior pemerintahan Biden menekan Facebook untuk menyensor beberapa konten COVID-19 selama pandemi.
Dilansir AP News, ia berjanji bahwa raksasa media sosial itu akan membalas jika menghadapi tuntutan seperti itu lagi.
Dalam suratnya kepada Rep. Jim Jordan, ketua Partai Republik di Komite Kehakiman DPR, Zuckerberg menuduh bahwa para pejabat, termasuk dari Gedung Putih, “berulang kali menekan” Facebook selama berbulan-bulan untuk menghapus “konten COVID-19 tertentu termasuk humor dan satir.”
Para pejabat “menyatakan banyak rasa frustrasi” ketika perusahaan tidak setuju, katanya dalam surat tersebut.
"Saya yakin tekanan pemerintah itu salah dan saya menyesal bahwa kami tidak lebih berterus terang tentang hal itu," tulis Zuckerberg dalam surat tertanggal 26 Agustus dan diunggah di halaman Facebook komite dan akunnya di X.
Surat tersebut merupakan penyangkalan terbaru oleh Zuckerberg terhadap upaya untuk menargetkan misinformasi seputar pandemi virus corona selama dan setelah pemilihan presiden 2020, terutama karena munculnya tuduhan bahwa beberapa unggahan telah dihapus atau dibatasi secara keliru.
"Saya juga berpikir kami telah membuat beberapa pilihan yang, dengan manfaat dari pengalaman dan informasi baru, tidak akan kami buat hari ini," katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
"Kami siap untuk melawan jika hal seperti ini terjadi lagi."
Sebagai tanggapan, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa, ketika dihadapkan dengan pandemi yang mematikan, Pemerintah ini mendorong tindakan yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik.
"Posisi kami jelas dan konsisten: kami percaya perusahaan teknologi dan pelaku swasta lainnya harus mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap rakyat Amerika, sambil membuat pilihan independen tentang informasi yang mereka sajikan."
Para ahli memperingatkan pemilu AS tahun ini dapat dibanjiri oleh misinformasi di media sosial dengan menjamurnya kecerdasan buatan dan alat-alat lain untuk menghasilkan berita-berita palsu dan konten yang dapat menyesatkan pemilih. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News