GenPI.co - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak punya ketergantungan dengan siapapun dalam mengambil keputusan penting, termasuk untuk reshuffle kabinet.
Hal tersebut dikatakan Ali Ngabalin melalui akun Twitternya @AliNgabalinNew terkait wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet yang dikabarkan bakal dilakukan pekan ini.
BACA JUGA: Di Pengadilan Habib Rizieq Bongkar Fakta 2 Tokoh Terkenal, Kaget
"Presiden Joko Widodo, tidak punya ketergantungan dengan siapapun dalam mengambil keputusan penting untuk kepentingan pelayanan pada rakyat yang beliau pimpin," kata Ali Ngabalin dikutip GenPI.co, Rabu (14/4).
Sebelumnya, Ali Ngabalin menggulirkan isu bahwa Jokowi akan merombak kabinet pada pekan ini.
Hal tersebut seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi.
"Ditanya kapan, saya punya keyakinan Minggu-minggu ini karena Presiden nggak mau lambat. Semua sudah tak ada lagi masalah," jelas Ali Ngabalin.
BACA JUGA: Nasib Munarman Eks FPI di Ujung Tanduk, Jadi Target Polisi
Sementara itu, Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai peleburan Kemenristek dan Kemendikbud menandakan dua hal.
Pertama, lemahnya komitmen Jokowi pada pengembangan riset dan teknologi. Pasalnya, peleburan dalam satu badan akan menghambat upaya menjadikan riset sebagai garda depan keputusan pengambilan kebijakan.
"Dan dengan sendirinya, dana dan fokus riset juga akan berubah," jelas Ray Rangkuti, Selasa (13/4).
Ray Rangkuti pun membeberkan tanda kedua, yakni betapa investasi jauh lebih utama dari pada pengembangan keilmuwan berbasis riset.
Dia menilai, jika kepedulian Jokowi kuat pada pengembangan pengetahuan dan teknologi berbasis riset dan hasil karya bangsa sendiri, kementerian riset itu mestinya tetap dipertahankan.
"Jika ada kementerian yang perlu dilikuidasi, kementerian penerangan (Kominfo) mungkin lebih tepat dan pas. Pada praktiknya, kementerian ini juga pernah ditiadakan oleh presiden Gus Dur," ungkapnya.
Menurut mantan aktivis 98 ini, dari dua pos kementerian yang diusulkan Presiden Jokowi untuk dirombak, Menteri Investasi yang berpotensi menjadi rebutan partai politik.
Sehingga, secara tidak langsung hal ini akan dapat mengundang persaingan di internal koalisi yang bisa berujung pada kegaduhan politik.
"Menempatkan profesional menjabat di posisi menterinya, belum tentu jadi solusi. Mengingat betapa strategis posisi ini bagi pengelolaan keuangan negara, ada kemungkinan jabatan ini akan tetap jadi rebutan parpol," tegas Ray Rangkuti.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News