GenPI.co - Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons kritikan pedas yang dilontarkan Puan Maharani kepada pemerintah perihal kebijakan larangan mudik 2021.
Bagi Puan, kebijakan larangan mudik 2021 dianggap hal yang membingungkan lantaran pemerintah tetap membuka aktivitas wisata atau liburan.
BACA JUGA: Puan Bilang Membingungkan, Ngabalin Malah Sebut...
Namun, di sisi lain Ali Ngabalin menyatakan jika penanganan covid-19 perlu dilakukan dengan menyesuaikan perubahan kondisi pandemi.
"Jadi kebijakan pun harus mengikuti perubahan yang terjadi, coba bayangkan kalau perubahan itu tidak mengikuti satu dinamika yang terjadi berubah dengan cepat kira-kira mau apa? Nah, situasi itu tidak boleh dinilai bahwa pemerintah tidak konsisten, tidak boleh," jelas Ali Ngabalin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/4).
Bahkan, Ali Ngabalin membeberkan, terdapat perbedaan dalam pengendalian warga saat mudik dan tempat wisata.
"Mudik sama sekali tidak bisa dikontrol, kalau wisata pasti akan dipakai dengan protokol kesehatan ketat," ungkapnya.
Menurut Ali Ngabalin, saat ini pemerintah juga membolehkan salat di masjid karena protokol yang dapat dijalankan dan diawasi.
Hal tersebut membuktikan jika pemerintah memberikan perhatian penuh karena masalah pandemi belum selesai.
BACA JUGA: Rocky Gerung Mendadak Bongkar Desain Tersembunyi Ali Ngabalin
"Orang yang salatnya itu, luruskan dan rapatkan shafnya itukan Hadits Nabi. Tapi itu saja karena protokol kesehatan bisa jarak satu meter-satu meter, setengah jaraknya. Artinya apa? Pemerintah tetap memberikan perhatian penuh ini karena kita belum selesai dengan masalah pandemi," ungkapnya.
Jadi, bagi Ali Ngabalin sendiri, persoalan yang dihadapi adalah jangan lagi ada klaster baru.
"Boleh jadi ada orang yang sehat lahir batin di Jakarta berlibur pulang ke kampung kemudian dia membawa virus, membawa penyakit, tinggalin untuk orang-orang di kampung. Apa yang keliru dari kebijakan pemerintah begini?" jelasnya.
Ditegaskan kembali oleh Ali Ngabalin bahwa sampai saat ini pemerintah pun tidak main-main dengan kebijakan yang diberlakukan.
Sebelumnya, diketahui beberap waktu lalu Puan Maharani meminta dengan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga baik itu mudik, liburan, maupun aturan ibadah. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News