Hasil Poling Pengganti Moeldoko Bikin Kaget, Eks Kapolri Terpilih

GenPI.co - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko masih menjadi sorotan publik. Apalagi pasca kepengurusan hasil KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kini, berbagai pihak meminta Moeldoko mundur dari Kepala KSP. Pasalnya, manuver Moeldoko yang melakukan kudeta Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai mencoreng wajah Istana dan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Pernyataan Amien Rais Bikin Bergetar, Jokowi Bisa Bernapas Lega

Terbaru, Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik membuat poling online untuk mengetahui siapa tokoh yang tepat menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) jika Moeldoko mundur dari jabatan tersebut.

Poling itu dilakukan Rachland Nashidik di akun Twitter, @RachlanNashidik. 

"Jika Presiden mempertimbangkan mengganti Moeldoko, siapa menurut Anda layak menjadi KSP," tulis pertanyaan poling yang diposting Rachland Nashidik.

Dalam poling tersebut ada tiga nama mantan jenderal, yakni mantan Menteri Perhubungan Jenderal (Purn) Agum Gumelar, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis, dan mantan Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto.

BACA JUGA: Pernyataan Haris Azhar Dibabat Habis Eks Anak Buah SBY, Telak

Dari hasil poling, sebanyak 2.847 pengguna Twitter mengikuti poling tersebut. Hasilnya, Jenderal (Purn) Idham Azis meraih suara terbanyak, yakni sebesar 52,3 persen. 

Diikuti Jenderal (Purn) Agum Gumelar 34,4 persen dan Jenderal (Purn) Wiranto 13,3 persen.

Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika kubu Moeldoko Saiful Huda Ems gerah dengan poling tentang sosok yang dinilai layak gantikan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

"Tiba-tiba tidak ada panas, tidak ada hujan, pihak Partai Demokrat Cikeas bersuara lagi meminta Pak Moeldoko mundur dari Kepala KSP dan medukung Ali Mochtar Ngabalin untuk menggantikan posisi Pak Moeldoko," jelas Saiful Huda dalam keterangannya, Senin (5/4).

Saiful Huda pun mempertanyakan poling yang dilakukan politikus kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu melalui media sosial.

Saiful Huda menegaskan, pergantian Kepala KSP sepenuhnya kewenangan konstitusi Presiden Jokowi. 

Dia pun menduga hanya ada dua kemungkinan yang terjadi kenapa Partai Demokrat Cikeas melontarkan isu pergantian Kepala KSP ini.

"Pertama, karena kurangnya pemahaman hukum. Kedua, karena ada motivasi yang buruk dari sang mantan yang karena takut, cemas dan gemetarnya pada sosok Pak Moeldoko, beliau mulai gusar dan mau main kayu," kata Saiful Huda.(*)