Jadi Beban Politik Presiden Jokowi, Moeldoko Diminta Mundur

GenPI.co - Setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB). Nasib Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko makin terpojok.

Pasalnya, saat ini banyak tokoh politik dan pengamat yang meminta Moeldoko mundur dari jabatan Kepala KSP. 

BACA JUGA: Kubu Moeldoko Kalah Telak, Skenario Maut Ini Bisa Bikin AHY Keok

Salah satunya datang dari Partai NasDem yang menilai Moeldoko perlu untuk mundur dari jabatan Kepala KSP, karena terlibat polemik KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, menurutnya, hal itu perlu dilakukan, karena ia tidak ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terseret dalam kasus internal Partai Demokrat. 

"Sejak awal saya sudah menyarankan itu (Moeldoko mundur dari jabatan KSP) karena kita tidak mau presiden terseret-seret dalam polemik internal Demokrat," jelas Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis (1/4). 

BACA JUGA: Pakar Terorisme Beber Skenario Busuk Incar FPI, Refly Harun Kaget

Ahmad Ali pun membeberkan, Moeldoko perlu mundur dari jabatan Kepala KSP agar bisa fokus mengurusi urusan internal Partai Demokrat. 

Pasalnya, ia juga menilai polemik Partai Demokrat masih belum berakhir. 

"Karena saya yakin polemik ini akan semakin berkepanjangan," ungkap Ahmad Ali.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio juga mengatakan Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan Kepala KSP. 

Hendri Satrio menilai, jika Moeldoko tidak mundur, maka sebaiknya Presiden Jokowi melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi pemerintah. 

"Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri," kata Hendri Satrio, Rabu (31/3).(*)