Andai Moeldoko Tak Terlibat, Perjuangan Marzuki Alie Cs akan...

GenPI.co - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai bahwa walaupun kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) merupakan respons penolakan terhadap upaya praktik dinasti politik, tapi keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tetap tak bisa dibenarkan.

Pasalnya, Moeldoko adalah pejabat publik dan pembantu presiden. Refly pun mengaitkan penilaiannya dengan kritik yang disampaikan oleh Mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo kepada Moeldoko.

BACA JUGA: Demokrat Kubu Moeldoko Berpeluang Menang, Berikut Analisisnya

Menurut Refly, Gatot menyatakan bahwa perilaku Moeldoko tidak merepresentasikan nilai-nilai kualitas, etika, dan moral kehormatan seorang prajurit.

“Kritik Gatot itu perlu digarisbawahi. Seandainya tidak ada faktor istana atau faktor Moeldoko, mungkin perjuangan Darmizal, Jhonny Allen, dan Marzuki Alie, akan diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya dalam kanal YouTube Refly Harun, Rabu (17/3).

Sebab, perjuangan Marzuki Alie dan kawan-kawan memang didasari dengan niat untuk memangkas oligarki atau dinasti keluarga di tubuh Partai Demokrat.

“Tapi, sayangnya, mereka malah bilang tidak kuat jika berhadapan dengan jenderal yang menjabat presiden dan ketua umum selama dua periode. Jadi, mereka butuh jenderal yang lain,” ujarnya.

Refly mengatakan bahwa wajar jika orang-orang mencari tokoh yang cocok untuk diangkat dan dijadikan figur partai politik.

BACA JUGA: Puan Maharani Jangan Gede Rasa, Trah Soekarno Bukan Jaminan

Menurutnya, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah bisa menjadi ikon partai berlambang mercy itu.

“Namun, bisa jadi AHY terlalu hijau untuk memimpin Partai Demokrat, sehingga regenerasi partai itu terlalu cepat,” paparnya.

Akademisi itu menyatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan orang-orang matang dan mapan dalam berpolitik untuk memimpin negara yang memiliki banyak sekali masalah ini.

“Bahkan seorang Presiden Jokowi yang mempunyai pengalaman menjadi wali kota Solo dua periode dan menang Pilgub DKI pun dianggap tak punya wibawa dan wawasan yang cukup untuk memimpin Indonesia,” tuturnya.(*)

BACA JUGA: Jokowi Turun, Oligarki yang Berkuasa Bakal Keok