GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto menilai partai politik di Indonesia terancam diintervensi kekuasaan jika Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Moeldoko dilegalkan.
“Bahwa setiap partai politik berpotensi terancam diintervensi oleh kekuasaan ketika menghadapi permasalahan dualisme kepemimpinan,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Senin (15/3/2021).
BACA JUGA: Pedas, Analisis Ini Bisa Bikin SBY dan AHY Kebakaran Jenggot
Tidak hanya itu, Satyo mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak meloloskan KLB Partai demokrat.
Menurutnya, dengan meloloskan KLB Partai Demokrat, maka pemerintah menjadi cacat moral dan membahayakan demokrasi di Indonesia.
“Kalau itu terjadi, maka pemerintah sudah melewati batas sebagai fasilitator partai politik dan membahayakan demokrasi. Ini akan menjadi preseden buruk partai politik di Indonesia. Harusnya tidak boleh dilanggar oleh pemerintah,” kata dia.
Lebih lanjut, Satyo menambahkan, pemerintah seharusnya netral dari aspek legalitas formal dan aspek pemerintah. Sebab, pemerintah merupakan pengayom dan pengelola salah satu pilar demokrasi yakni partai politik.
“Harusnya pemerintah tidak boleh melewati garis sebagai pihak yang memfasilitasi ketika ada konflik internal di dalam tubuh partai politik,” imbuhnya.
BACA JUGA: Analisis Ruhut Sitompul, Moeldoko Ketum Demokrat, AHY Out
Tidak hanya itu, Satyo juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak boleh membenarkan cara-cara yang tidak sehat, tidak dibenarkan, dan membahayakan demokrasi di Indonesia.
“Itu sudah ada aturannya dalam undang-undang parpol. Pemerintah bisa dikatakan berpihak ketika salah satu kubu, apalagi yang mengklaim melaksanakan KLB lalu mendaftarkan hasil KLB-nya diterima oleh Kemenkumham,” tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News