GenPI.co - Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang mencerminkan perilaku politik sentralistik yang anti-Pancasila.
Hal itu diungkap mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dalam video di kanal YouTube Bravos Radio Indonesia, Jumat (13/2).
BACA JUGA: Din Syamsudin Beber Ancaman KLB Deli Serdang, Daya Rusaknya...
Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak KLB PD.
“Langkah itu yang kita tunggu, sebab hal ini menyangkut kehidupan bersama bangsa Indonesia,” tegas Din
Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu memaparkan bahwa tak mustahil jika demokrasi Indonesia berubah menjadi otokrasi.
“Yaitu kekuasaan seseorang yang berada pada tangan tunggal dan di situlah demokrasi kehilangannya ruhnya,” jelasnya.
Sebab, aktor yang terlibat berasal dari luar Partai Demokrat dan memiliki jabatan di pemerintahan.
“Secara akal sehat, tidak mungkin hal itu dia lakukan tanpa izin. Sebab, secara etika politik, seorang pejabat pemerintahan seharusnya meminta izin kepada pimpinannya jika akan terlibat pada sebuah peristiwa besar,” tegasnya.
BACA JUGA: Buka-bukaan Jhoni Allen, Setoran DPC Dipakai SBY Untuk…
Menurut Din, insiden tersebut tak akan terjadi pada Partai Demokrat saja, tapi juga kemungkinan akan terjadi pada partai politik dan organisasi masyarakat lainnya di Indonesia.
“Tak hanya PD yang akan jadi korban, tapi bangsa ini juga. Demokrasi yang kita inginkan dalam kehidupan bersama tidak akan terwujud,” tegasnya.
Jika pemerintah tak menolak KLB PD Deli Serdang, maka persepsi publik terkait intervensi pemerintah ke dalam partai politik tak akan bisa dihindari.
“Ini sangat kita khawatirkan akan terjadi, yaitu konstitusi yang anti-Pancasila dan antidemokrasi,” pungkas Din..
BACA JUGA: DPP Demokrat All Out Hadapi Kubu KLB, Kekuatannya Bikin Mimisan
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News