GenPI.co - Ahli hukum yata negara Refly Harun mengomentari soal kudeta Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (9/3/2021), Refly juga menyinggung jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap diam terkait konflik ini, itu artinya presiden merestui Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
BACA JUGA: Akademisi Analisis Kisruh Demokrat, Moeldoko dan Jokowi Terpojok
"Kalau presiden keep silent, artinya membiarkan saja. Beralasan bahwa ini adalah konflik internal, tapi tetap menjadikan Moeldoko sebagai KSP,” tegas Refly.
Dia juga menyebut apa yang dilakukan Moeldoko sudah melalui persetujuan dari Jokowi. Tidak hanya itu, Refly bahkan menduga presiden ada di balik kasus tersebut.
Oleh sebab itu, Refly menyarankan Jokowi untuk memberhentikan Moeldoko sebagai KSP. Hal itu demi menunjukkan netralitas presiden terhadap Partai Demokrat.
"Persoalannya bukan soal rangkap jabatannya, tetapi soal memastikan yang namanya Istana bersikap atau bertindak netral,” terang Refly.
Lebih lanjut, menurutnya jika istana tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Moeldoko, maka Istana atau Presiden Jokowi dengan gampang akan dituduh berada di balik semua ini.
Refly juga menduga konflik di Demokrat turut melibatkan aktor lingkar dalam Istana. Sebab, menurutnya penyelenggara KLB tidak akan menyarankan KSP jika tidak menjabat di pemerintahan.
BACA JUGA: Analisis Pengamat Top Mengejutkan, AHY Bisa Melesat, Oh Tapi...
"Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Moeldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan, ya sekelas KSP ini misalnya," kata dia.
"Kita akan lihat apakah Presiden Jokowi netral, atau sesungguhnya Jokowi berada di balik semua ini atau paling tidak memberikan endorsement secara diam-diam," lanjut tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News