GenPI.co - Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Darmizal mengatakan hingga saat ini sudah ada banyak kandidat calon ketua umum PD yang akan menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Darmizal menyebutkan sejumlah nama, seperti Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Calon Ketum Demokrat, Politisi ini Komentar Sengit
Selain itu, ada juga satu nama calon ketum PD dari Darmizal yang cukup mengejutkan, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Menanggapi peryataan Darmizal, Anggota DPRD Provinsi Jabar Asep Wahyuwijaya mengatakan bahwa Ridwan Kamil tidak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik yang membelit tubuh Partai Demokrat.
"Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu,” kata Asep di Bandung, Rabu (3/1).
Asep Wahyuwijaya yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) itu mendapatkan informasi bahwa Ridwan Kamil menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar.
Maka dari itu, ia yakin bahwa Ridwan Kamil tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.
"Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu," ujarnya.
Asep juga menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC hingga 80 sebagai hal yang mengada-ada.
"Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan, malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal," katanya.
Menurut Asep, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).
"Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," katanya.
BACA JUGA: Survei Pilpres 2024, Posisi AHY Dijepit Ridwan Kamil dan Khofifah
Oleh karena itu, Asep menyebut mereka yang bersikeras menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar, karena apa yang dilakukan sudah di luar aturan yang disahkan oleh negara.
"Mengapa jadi gerombolan liar? Karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya," ujarnya. (antara/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News