GenPI.co - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendorong aparat penegak hukum untuk menahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait insiden kerumunan di NTT.
Sebab, kasus tersebut sama dengan apa yang terjadi dalam kerumunan di perkawinan putri mantan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
BACA JUGA: Jokowi Disindir Pengamat Soal Buzzer, Menohok Banget
Terkait hal itu, akademisi Rocky Gerung menilai bahwa tekanan dari MUI itu serius. Sebab, tuntutan atas ketidakadilan itu dilihat dari segi moral.
“Ini yang melaporkan bukan orang yang sakit hati pada Jokowi, kan nggak. Ini MUI dan MUI adalah lembaga moral. Jadi, dia melihat pendekatan keadilan dari segi moral,” kata dia dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (26/2).
Oleh karena itu, akan sangat berbahaya jika pemerintah terus menghindar untuk menindak ketidakadilan di negara ini.
Mantan dosen filsafat UI itu menganggap bahwa kondisi politik di Indonesia akan memanas dalam dua minggu ke depan, karena ada kekuasaan yang arogan.
“Karena, jika dia sebagai presiden sadar kalau dirinya melanggar prokes, dia akan langsung minta maaf. Bukan menyuruh orang lain bilang bahwa itu spontanitas,” papar Rocky Gerung.
BACA JUGA: Dampak Perpecahan di Tubuh Demokrat Ternyata Ngeri-ngeri Sedap!
Kondisi ini tentu menimbulkan kekrisuhan. Sebab, polisi akan sungkan memanggil presiden untuk dimintai keterangan.
“Kerja presiden juga jadi terganggu. Tapi, di sisi lain, masyarakat sipil meminta bahwa keadilan harus ditegakkan,” ujarnya.
Pengamat politik itu meminta agar negara ini setidaknya bisa memberikan sinyal bahwa kekuasaan itu tak kebal hukum.
“Ini terjadi kemarin, Polri menolak pelaporan itu. Saya mengerti kerumitan itu, karena tidak mungkin menahan presiden. Jadi, beban ini harus dibebankan kepada Kapolri, ya nggak fair juga sebenarnya, ya,” ucap Rocky Gerung.(*).
BACA JUGA: Kelakuan Nurdin Abdullah Bikin Ujang Komarudin Komentar Begini
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News