JK Kasih Tanggapan Dingin ke Istana, Tolong Kasih Solusi

GenPI.co - Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla memberi tanggapan dingin seputar kritik ke Istana. Ada nada bingung. Yang baca ini, mohon bantu cari solusi.

Pandangan JK yang dingin itu terkait dengan kualitas demokrasi di Indonesia yang turun seperti hasil yang dirilis the Economist Intelligence Unit (EIU).

BACA JUGA: Zodiak Paling Kreatif dan Inovatif! Jalan Suksesnya Selalu Ada

JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.

“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik,” tuturnya.

BACAJUGA: Energi Langit Turun ke Bumi, Sepanjang Hidup Weton Ini Full Hoki

Analoginya, untuk menjadi anggota DPR butuh berapa? Menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya.

Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. 

“Di situlah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tambahnya.

Kedua, JK menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

BACA JUGA: 3 Zodiak Bakal Guncang Dunia, Ngeselin tapi Banyak Duit

“Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya,” ujarnya. Yang membuatnya bingung, Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. 

“Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ucapnya.

Selain itu, JK menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

BACA JUGA  Mandiri, Baik Hati dan Bawa Rezeki, 3 Zodiak Ini Bawa Hoki 

“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing,” tuturnya.

Baginya, ini sangat penting agar terjadi kontrol di pemerintah. “Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” sebutnya. (*)