GenPI.co - Analisa ngeri dikeluarkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Gegara kisruh kudeta, dia menyebut Demokrat terancam tak bisa ikut Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih terkesan wait and see. Dia mengaku telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri.
BACA JUGA: Sabtu Seru! Hoki dan Rezeki Shio Nggak Bakal Bikin Pilu
Utamanya dalam gerakan take over kepengurusan Partai Demokrat. Tapi pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa.
Gerakan tersebut, kata AHY, dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi partai Demokrat. Nah, hal ini kemudian membuat Seksen Partai Demokrat ikut gelisah.
Bila benar tejadi, kudeta posisi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono hanya akan menimbulkan dualisme internal partai. Jika pecah dan terjadi dualisme, imbasnya dianggap tak sah oleh negara.
BACA JUGA: Akhir Pekan di Rumah, Zodiaknya Malah Dapat Rezeki yang Ramah
“Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang,” kata Riefky dalam keterangannya, Sabtu (6/2/2021).
Riefky merasa aka nada kesedihan mendalam di keluarga besar Partai Demokrat. Apalagi jika gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) berhasil menobatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum baru.
BACA JUGA: Sabtu Seru! Hoki dan Rezeki Shio Nggak Bakal Bikin Pilu
Menurutnya, jika kongres luar biasa tetap digelar maka akan melanggar AD/ART partai. “Tidak mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah,” ucapnya.
Tapi, prediksi hasilnya dianggap sah dan disahkan Kemenkumham. “Atau diresmikan oleh Negara. Tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli,” ujarnya.
BACA JUGA: Mantan Idaman, Zodiaknya Banyak Kasih Hoki dan Keberkahan
Lebih lanjut, Riefky menyatakan, partainya di bawah kepemimpinan AHY ingin berjalan dengan baik-baik tanpa adanya konflik. Semua harus sejalan dengan tatanan demokrasi.
“Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini,” paparnya.
,Dan semua harus sesuai dengan Konstitusi, Hak Politik, Tatanan Demokrasi dan Sistem yang berlaku. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News