GenPI.co - Kasus ujaran bernuansa rasisme yang menimpa mantan Komisioner Komnas HAM RI asal Tanah Papua, Natalius Pigai membuat banyak pihak geram.
Perlakuan rasis di media sosial terhadap Pigai bahkan bukan kali pertama. Para pelakunya juga secara terbuka menyatakan diri berafiliasi pada politik tertentu.
BACA JUGA: Bahas Papua, Natalius Pigai Skakmat Jokowi, Istana Terpojok!
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution menegaskan, LPSK siap melindungi saksi dan korban pada kasus ujaran bernuansa rasisme sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya perlindungan, diharapkan saksi maupun korban ujaran rasisme akan berani “bersuara” dan memperjuangkan keadilan.
“Tindakan dan ujaran rasisme terhadap siapapun dan dengan dalih apapun, di samping penistaan terhadap kehormatan kemanusiaan, juga a-historis dan pengingkaran terhadap sejarah bangsa,” tegas Nasution di Jakarta, Kamis (28/1).
Menurut Nasution, para pelaku ujaran rasisme tidak boleh diberi ruang di republik ini. Perbuatan dapat akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Pelaku (ujaran rasisme) harus segera meminta maaf secara terbuka kepada Pigai dan publik Indonesia, khususnya rakyat,” pinta Nasution.
Nasution juga mengajak publik untuk tidak mudah terprovokasi untuk main hakim sendiri. Dia mengimbau publik dapat menaruh harapan dan kepercayaan bahwa kepolisian negara dapat menuntaskan kasus bernuansa rasisme.
BACA JUGA: Natalius Pigai Bikin Ketua Relawan Pro Jokowi Mendadak Mati Kutu
“Mendorong negara terutama pemerintah hadir memastikan agar peristiwa yang sama tidak terulang pada masa mendatang (guarantees of nonrecurrence),” imbuhnya.
Selain itu, Nasution juga mendorong agar Komnas HAM menggunakan mandatnya melakukan pemantauan terhadap kasus bernuansa rasisme tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News