GenPI.co - Partai Demokrat secara terang-terangan menolak Pilkada dan Pilpres digelar serentak pada 2024.
Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu menginginkan pilkada tetap dilakukan pada 2022 dan 2023 dan tidak digelar serentak pada 2024.
BACA JUGA: Politikus Partai Demokrat Bongkar Fakta Mengejutkan, Ooh, Jokowi
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai penolakan tersebut wajar dilakukan karena bisa merusak strategi demokrat terkait dengan isu pencalonan AHY pada Pilkada 2022.
Menurut Lucius, panggung Pilkada DKI Jakarta dibutuhkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pijakan awal ke kontestasi yang lebih tinggi.
“Di Pilgub DKI Jakarta, AHY bisa saja merapat ke petahana, Anies Baswedan. Namun, bisa juga menjadi penantang dari petahana,” ujar Lucius Karus kepada GenPI.co pada Rabu (20/1).
Lucius mengatakan, pilihan merapat ke petahana maupun menjadi penantang bukan sebuah permasalahan besar.
BACA JUGA: Demokrat Tolak Pilpres dan Pilkada Serentak, Alasannya Maut!
Keduanya bisa memunculkan momentum bagi Partai Demokrat untuk memastikan peluang AHY menuju kursi RI-1.
“Maka permasalahannya bukan dengan siapa pasangan AHY di DKI Jakarta. Namun, bagaimana cara memastikan nama AHY tetap terjaga hingga Pilpres 2024,” pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News