GenPI.co - Politikus PDIP Ribka Tjiptaning sempat membuat heboh jagat maya lantaran dengan forntalnya menolak vaksin covid-19.
Aksinya pun langsung mendapat respons dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
BACA JUGA: Sadis, Ribka Tjiptaning Bilang Vaksin Sinovac Barang Rongsokan
Pasalnya, pernyataan Ribka tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat khususnya PDIP yang mendorong masyarakat menggunakan Vaksin Sinovac asal China untuk covid-19.
Dalam kanalnya Youtube-nya Refly Harun memberikan komentar terhadap polemik yang tengah terjadi saat ini.
"Dalam konsep tata negara, jika setia anggota DPR harus sama dengan partai politik berarti tidak ada fungsingnya," katanya.
Padahal, anggota DPR memiliki hak karena mereka dipilih secara perseorangan dan terbuka oleh rakyat.
BACA JUGA: Pedas Banget! Ini Reaksi Paus Fransiskus Usai Divaksin Covid-19
"Anggota DPR itu perserorang buka fraksi punya hak konstitusi sedangkan itu tidak dimiliki partai politik," jelasnya.
Untuk itu, Refly menilai jika terjadi perbedaan pendapat Ribka dengan fraksi adalah hal yang wajar.
"Tidak ada masalah jika berlandaskan taat terhadap hukum tata negara dan ilmu poltik," jelasnya.
Apalagi, fungsi DPR dalam pemerintahan presidensial berjalan sendiri dan tidak bersama Pemerintah Pusat.
"Fungsinya berjalan sendiri karena memiliki hak interpelasi, anget, menyatakan pendapat dan mengajukan pertanyaan," katanya.
Akan tetapi, hal-hal tersebut tidak terbiasa di Indonesia dengan menghargai personal individu anggota DPR ketimbang fraksinya.
"Karena mereka mewakili rakyat dan memperjuangkan. Apalagi pernyataan Ribka juga menarik soal vaksi dia seorang dokter dan juga wakil rakyat jadi berisi," jelasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News