Akademisi Top Bongkar Fakta Mengejutkan, Komnas HAM Sembunyikan

GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung merespons Komnas HAM yang telah membeberkan hasil penyelidikan tentang peristiwa tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

"Memang ada orang yang ingin langsung minta supaya Komnas HAM tunjukkan siapa pelakunya," kata Rocky Gerung, Sabtu (9/1). 

BACA JUGA: FPI Bikin Ngeri Istana, Pakar Hukum Top Buat Polisi Mati Kutu

Dalam kanal YouTube-nya, ia mengatakan bahwa publik merasa ada informasi yang disembunyikan tentang kekerasan aparat, sehingga mereka ingin Komnas HAM membuka informasi yang sebenarnya tentang kejadian itu.

"Itu karena publik berhak tahu. Kan sementara ini seluruh informasi tentang kekerasan aparat itu disembunyikan oleh negara. Jadi masuk akal kalau publik ingin keterbukaan yang maksimal, tetapi problem ini harus diselesaikan di dalam prosedur hukum yang tepat." bebernya.

Meski banyak kekecewaan dari hasil penyelidikan Komnas HAM, Rocky Gerung tetap mengapresiasi kecerdikan Komnas HAM dalam melakukan segala upaya memberikan informasi baru kasus tersebut.

"Jadi sambil menghargai kemarahan publik, saya juga memberi apresiasi pada usaha Komnas HAM untuk zig-zag secara cerdik. Supaya tetap bisa dihargai sebagai lembaga yang membela hak asasi manusia," ungkapnya. 

BACA JUGA: Shio Penuh Hoki dan Rezeki, Doanya Mampu Bikin Bergelimang Uang 

Menurut Rocky, apa yang ditemukan Komnas HAM sangat berguna sebagai pembuktian nanti di pengadilan dan menjadi temuan alternatif sebagai tandingan dari versi negara.

Rocky juga meminta masyarakat untuk memahami Komnas HAM itu tidak mungkin independen sepenuh-penuhnya. Lantaran mereka dipilih secara politis.

"Komnas HAM juga punya acuan ke statuta internasional sehingga tetap dilindungi dengan dua cara. Yaitu dilindungi keyakinan masyarakat Indonesia sendiri. Juga oleh opini publik internasional," kata Rocky Gerung.

"Komnas HAM kadang kala perlu zig-zag. Karena kalau terlalu keras mungkin dia enggak bisa lagi mendapat legitimasi untuk bicara di publik internasional karena nanti ada sensor negara," imbuhnya.(*)