Mendadak Wakil Presiden Menugasi Gus Yaqut, Dunia Bakal Geger 

GenPI.co - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mendadak diberikan tugas oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. 

Menag Yaqut diminta untuk segera menyelesaikan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat. 

BACA JUGA: Politikus Cantik Top Makin Ngeri, Bikin Fadli Zon Mati Kutu 

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, tugas itu disampaikan langsung Ma’ruf kepada Gus Yaqut dalam pertemuan di rumah dinas wapres Jakarta, Rabu (6/1) sore. 

"Soal UIII, Wapres memberikan pekerja rumah kepada Menag Yaqut supaya UIII itu segera selesai, karena cita-citanya itu memang ide mercusuar tentang Indonesia sebagai pusat Islam moderat dunia," kata Masduki, Kamis (7/1).

Gus Yaqut juga diminta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih menghambat pembangunan Kampus UIII. Salah satunya adalah terkait pembebasan lahan di kawasan Depok.

"Oleh karena itu, bagaimana agar tahapan-tahapan penyelesaian segera dilakukan oleh Menag yang baru, supaya kampus bisa segera beroperasi, intinya itu," ujarnya. 

BACA JUGA: Impian 4 Shio Bakal Jadi Kenyataan, Siap-Siap Bergelimang Harta

Sementara itu, terkait adanya gugatan soal alih fungsi aset Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), yang sebagian lahannya digunakan untuk pembangunan Kampus UIII. Masduki berharap hal itu jangan sampai mengganggu pembangunan.

"Jangan ada gugatan, lantas berhenti berproses. Negara kan dalam kepentingan yang lebih besar, jadi harus jalan," jelasnya. 

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi terkait pembangunan Kampus UIII, Wapres meminta Kemenag dan Kementerian Keuangan untuk segera menyiapkan anggaran pembebasan lahan seluas 60 hektar.

Wapres juga meminta Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok memberikan dukungannya terhadap proses pembebasan lahan tersebut.

Kampus UIII berlokasi di Depok, Jawa Barat, di atas lahan seluas 142,5 hektare, yang 90 hektar di antaranya dikuasai oleh warga setempat, sehingga perlu dilakukan pembebasan.(*)