GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menggarisbawahi sikap tegas terhadap kelompok intoleran.
Refly Harun mempertanyakan mengapa publik tidak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terhadap kelompok yang korupsi.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Mendadak Bikin Amien Rais Mati Kutu, Ngeri!
"Mengambil uang negara, APBN dan itu sangat besar hingga bisa merusak semuanya di bangsa ini. Merusak kesejahteraan, yang seharusnya dana itu dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat tiba-tiba dikorupsi," kata Refly Harun, Minggu (3/1).
Dalam kanal YouTube-nya, Refly Harun memberi contoh seperti dana bantuan sosial (Bansos) yang dikorupsi oleh Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Ia pun mempertanyakan mengapa masyarakat tidak terusik untuk mengatakan, bahwa sebaiknya Presiden Jokowi tegas terhadap koruptor.
"Mengapa kita langsung terusik dengan tema radikalisme dan toleransi? Saya berharap kita lebih shifting untuk lebih membenci koruptor ketimbang mengungkit-ungkit isu intoleran," beber Refly Harun.
BACA JUGA: Aktivis HAM Natalius Pigai Bongkar Fakta Mantan Kepala BIN, Ngeri
Pasalnya, menurut Refly Harun kalau kelompok intoleran yang dituduh hanyalah mereka yang berseberangan dengan pemerintahan.
Sedangkan kelompok pinggiran, dibesar-besarkan agar ada alasan bagi kekuasaan untuk memberi peringatan.
"Justru musuh utama kita harusnya korupsi, itulah sebenarnya agenda reformasi konstitusi yang sampai hari ini tidak kunjung juga bisa diselesaikan. Korupsi di semua bidang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif," jelas Refly Harun.
Ia pun mengatakan, bahwa korupsi di sektor-sektor tersebut justru merusak Indonesia sepanjang orde lama dan baru.
Menurutnya, tidak terbukti bahwa intoleransi dan radikalisme yang merusak. Justru menurutnya korupsi yang paling utama.
Refly juga menganggap bahwa Gerindra aneh, sebab bermain dua kaki. Di satu sisi berada di pihak pemerintahan, sedangkan satu lagi kritis terhadap pemerintah.
"Ini menarik memang politik dua kaki, tergantung siapa yang menjadi juru bicaranya. Kalau yang menjadi juru bicara Fadli Zon, dan Romo Syafii, bisa dipastikan mereka pro terhadap kelompok-kelompok yang dipinggirkan oleh negara," kata Refly Harun.
Sedangkan, apabila keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati justru berbanding terbalik. Suara dari Saraswati tidak lain merupakan suara yang digenggam oleh partai-partai pendukung pemerintahan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News