GenPI.co - Wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju turut diramaikan dengan keinginan para relawan Presiden Joko Widodo Jokowi) untuk mengajukan sejulah nama untuk menjadi menteri.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitnom, menilai tuntutan para relawan tidak akakn memberikan efek pada keputusan reshuffle oleh Jokowi.
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet, 5 Tokoh PDIP Ini Layak Jadi Menteri Sosial
"Karena ada dua hukum besi yang tidak bisa digugat (para relawan)," ujar Adi di Jakarta, Sabtu (19/12).
Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta ini memaparkan, dua hukum besi yang dimaksud adalah terkait kewenangan orang dalam menentukan sosok yang patut menjadi menteri di kabinet.
"pertama, hukum besinya presiden. Dia cukup otoritatif memilih siapa yang menjadi menteri di situ. Kalau kemudian yang terkait Mensos, jika itu masih dari PDIP, itu hukum besinya ada di Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," paparnya.
Oleh karena itu, Adi Prayitno melihat penentuan orang-orang yang akan menjadi menteri dari reshuffle nanti akan ditentukan oleh Jokowi selaku Presiden dan juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Mau relawan tiap hari menyuarakan nama-nama orang tetap saja nggak ngefek. Karena yang menentukan segalanya ada presiden dan Ketua Umum PDIP," demikian Adi Prayitno.
BACA JUGA: Kompolnas Beberkan Calon Kapolri, Jenderal Bintang 3 Berpeluang
Sebelumnya, kelompok Relawan Jokowi yaitu Barak Join mengajukan nama Tubagus (TB) Hasanuddin menjadi menteri dari kader PDIP. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News