GenPI.co - Ahli hukum tata negara, Refly Harun menyoroti kasus kerumunan 1812. Aksi demonstrasi tersebut dinilai bersifat dilematis.
Sebab, ada potensi penunggang gelap yang ikut beruntuk rasa demi kepentingan pribadi.
BACA JUGA: Bela Babe Haikal yang Dilaporkan ke Polisi, Refly Harun Bilang...
"Banyak kepentingan yang kadang bukan kepentingan dari pengunjuk rasa itu sendiri. Ini sesuatu yang sifatnya dilematis, karena di satu sisi yang namanya demonstrasi itu hak konstitusional,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube-nya, Sabtu (19/12/2020).
Kendati begitu, imbuh Refly, hal ini bisa dinegosiasikan dengan elemen segitiga yaitu istana, pengunjuk rasa, dan kepolisian.
Menurut Refly, sebenarnya massa Front Pembela Islam (FPI) ingin berdialog dengan Presiden Jokowi.
Dikatakan Refly, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memilih-milih untuk bertemu dengan rakyatnya dan tidak pernah melayani FPI karena dianggap oposisi pemerintahan.
Padahal, kalau dibuka dialog, lanjutnya, barang kali justru akan terjadi rekonsiliasi untuk menjadi arah yang benar bagi pembangunan bangsa ini ke depan.
"Kalau selalu ada pembatas antara Presiden Jokowi dengan rakyatnya, maka yang terjadi adalah alih-alih bisa bertemu dengan presiden, malah dapat pentungan dari petugas keamanan,” tuturnya.
Refly mengatakan bahwa banyak pihak yang aneh dalam menanggapi demonstrasi, misalnya beranggapan demonstrasi sebagai kejahatan.
BACA JUGA: Vaksin Covid-19 Tiba, Refly Harun Meragukan 3 Unsur Ini
“Salah satu cara ketika saluran itu mampet, ya langsung melakukan unjuk rasa berharap bisa berbicara langsung dengan Pak Presiden,” pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News