GenPI.co - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, penegakan hukum dalam proses penanganan covid-19 dinilai kurang bisa memberikan keadilan.
Menurutnya, penegakan hukum dalam proses penanganan covid-19 yang adil dan berimbang akan menjadi panduan bagi masyarakat agar tidak membingungkan.
BACA JUGA: Tegang! Fraksi PKS Tolak Mentah-mentah Calling Visa Israel
"Saat ini kita merasakan law enforcement kadang terlihat tebang pilih. Ini menjadikan tanda tanya di masyarakat soal penegakan hukum kita," ujar Syaikhu di Jakarta, Kamis (17/12).
Syaikhu mencontohkan hal kecil soal tidak tegasnya penegakan aturan dalam penanganan covid-19.
Pertama, terkait aturan ketat soal jaga jarak diberlakukan ketat di maskapai milik pemerintah, sementara maskapai swasta ada kelonggaran.
Hal yang sama juga terjadi dalam beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah maupun penegak hukum.
BACA JUGA: PKS Pertanyakan Hasil Uji Klinis sampai Harga Vaksin Sinovac
"Kalau tidak dilakukan secara tegas dan menyeluruh kepada semuanya termasuk masyarakat dan perusahaan maka akan menjadi tanda tanya," jelasnya.
“Pemerintah pusat dan daerah masih kurang sinergitasnya khususnya pada masa-masa awal contohnya pemerintah pusat dan DKI. Hal ini ini pembelajaran dan catatan,” imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News