GenPI.co - Pengamat Politik Ujang Komarudin memberikan komentar terkait penetapan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka.
Menurut Ujang Komarudin penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka atas pasal yang dituduhkan harus sesuai dengan kesalahannya.
BACA JUGA: Ngeri! Komnas HAM Punya Temuan Baru, Misi Lain Intelijen Terkuak
"Jangan sampai Habib Rizieq ditarget dan dicari-cari kesalahanya, sehingga pasal-pasal itu yang harus dikenakan kepadanya," tegas Ujang kepada GenPI.co, Jumat (11/12).
Dosen Universitas Al-Azhar ini juga mengatakan di negara berdemokrasi harus sepakat berbeda.
"Soal pasal-pasal, menurut saya jangan sampai pasal tersebut menjadi target orang tertentu atau kelompok tertentu tapi mandul kepada kelompok yang lain," jelanya.
BACA JUGA: Takdirnya Bakal Kaya, Besok 4 Zodiak Mulai Bergelimang Uang
Ujang juga mengatakan pemerintah harus bisa adil, begitu juga Habib Rizieq harus menjadi warga negara yang baik.
Saat ini, Ujang menilai pemerintah enggan membentuk tim independen untuk mengungkap kasus kematian 6 Laskar FPI.
Padahal menurut Ujang, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat jika bisa menghadirkan tim independen. Sebab, bisa menghadirkan keadilan di tengah kasus ini.
BACA JUGA: Khasiat Rebusan Jahe Ternyata Bisa Bikin Wanita Melongo
"Lihat saja kasus Sigi, ketika ada langsung dibentuk tim khusus. Begitu juga kasus Papua. Namun, kenapa dalam kasus FPI ini pemerintah dinilai ogah dan malas untuk membuat tim," ungkap Ujang kepada GenPI.co.
Pembentukan tim independen tersebut agar masyarakat tidak menduga-nduga.
"Sebenarnya kita kasihan kepada polisi atau pemerintah yang dianggap publik memiliki skenario tertentu," kata Ujang.
Pasalnya, saat ini publik sedang bingung terhadap dua pernyataan polisi dan FPI yang berbeda.
Menurut Ujang, tim independen bisa mengungkap sebuah keadilan yang sedang simpang siur saat ini.
"Ini kan dua versi yang berbeda. Sangat mudah kalau kita ingin mengurai benang kusut penembakan 6 laskar FPI," paparnya.
Ujang mengatakan akan mendukung Komnas HAM untuk mengurai kasus tersebut. Namun, jika Komnas HAM dianggap kurang kuat bisa dibentuk tim independen yang mewakili unsur masyarakat.
"Sesungguhnya kuncinya ada di tim independen itu. Namun, kelihatannya sampai saat ini saya tidak melihat pemerintah membentuk tim itu," bebernya.
Menurut Ujang, saat ini pemerintah hanya menjalankan polisi untuk menangani kasus itu. Namun, jika polisi yang mengusut dinilai tidak menemukan jalan tengah.
"Ya, mohon maaf kalau polisi yang usut, punya versi yang beda dengan FPI sama saja seperti jeruk makan jeruk. Ini akan susah untuk berbuat adil, padahal kita ingin menuntut keadilan dari versi FPI dan polisi," katanya.
Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno blak-blakan menilai pemerintah kurang nyaman dengan FPI dan Habib Rizieq Shihab karena dua hal.
Oleh sebab itu, berbagai cara pun dilakukan untuk menghentikan manuver dan langkah Habib Rizieq yang dianggap berbahaya untuk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Faktor pertama ialah narasi politik yang dilontarkan FPI dan Habib Rizieq terdengar agresif verbal.
Adi mencontohkan diksi NKRI Bersyariah yang selama ini didengung-dengungkan.
"Itu tentu membuat pemerintah tak nyaman," kata Adi, Kamis (10/12).
Dia juga menyoroti kata tagut dan kafir yang kerap dilontarkan untuk membuat pemerintah tidak nyaman.
"Saya kira itu dua istilah yang cukup buruk dalam pandangan politik Islam," jelas Adi.
Adapun faktor kedua ialah mobilisasi massa. Adi menjelaskan, FPI mampu memobilisasi politik jalanan.
Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mencontohkan reuni 212.
"Reuni-reuni 212 itu aktor mobilisatornya teman-teman simpatisan FPI dan tokoh yang dikenal dekat dengan FPI," kata Adi.
Menurut Adi, narasi politik dan mobilisasi massa yang dilakukan FPI dan Habib Rizieq membuat pemerintah tidak nyaman.
"Dua hal itu yang sepertinya membuat pemerintah khawatir," kata Adi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News