GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya blak-blakan membeber sikap pemerintah terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
"Sejak awal pemerintah sudah terbuka. Di rapat kabinet ada menteri meminta disiapkan skenario kalau dia pulang dan bagaimana kalau tidak pulang," ungkap Mahfud MD, Sabtu (5/12).
BACA JUGA: Din Syamsuddin Bongkar Kasus Ini, Jokowi Makin Tersudut
"Tapi presiden bilang, sudah pokoknya kalau dia pulang hak-haknya harus dilindungi sebagai warga negara. Jangan dihalang-halangi, yang penting jaga ketertiban," tambahnya.
Dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Mahfud MD juga mempersilakan masyarakat yang ingin menjemput Imam Besar Front Pembela Islam (FPI).
Mahfud MD juga mengatakan bahwa ia sudah menyediakan pengawalan dari Bandara Soekarno-Hatta sampai kediaman Habib Rizieq di Petamburan sebagai representasi pemerintah.
BACA JUGA: Strategi Istana Makin Ngeri, FPI Siaga Satu
"Memang tertib, tidak ada masalah. Memang ada kerusakan fasilitas karena banyak orang, tapi bukan perusakan," kata mahfud MD.
Mahfud MD membeber masalah tersebut bermula karena Habib Rizieq terus menerus menggelar kegiatan di luar acara yang diberi izin dan dihadiri banyak orang.
"Sudah diperingatkan, tetapi besoknya makin banyak dan makin panas karena Habib Rizieq tambah bersemangat. Lho, ini kan bahaya. Akhirnya Pak Anies kita ingatkan," ujarnya.
BACA JUGA: Mendadak Mahfud MD Bongkar Masalah Ini, FPI Tersudut
Mahfud mengaku sempat menelepon Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk mempertanyakan terjadinya kerumunan di acara Habib Rizieq.
Ia juga mendapat kabar bahwa Doni telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Sampai akhirnya dia bicara soal lontong sate (kata-kata Habib Rizieq menanggapi Nikita Mirzani). Bicara TNI kurang ajar, Polri macam-macamlah. Dari situlah arus balik terjadi, besoknya kita putuskan ini harus dihentikan," jelas Mahfud MD.
Oleh karena itu, menurut Mahfud MD pemerintah bersikap tegas, bahkan kepada aparaturnya sendiri, dengan mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana digantikan Irjen Mohammad Fadil Imran.
Sementara, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi digantikan Irjen Pol Ahmad Dofiri.
"Ini terus terang ya karena sudah terjadi. Pak Jokowi bilang, kalau aparat tidak bisa tegas, ganti. Oke nanti dibawa ke rapat wanjakti. Tapi beliau bilang, tidak usah. Segera ganti biar cepat selesai, misalnya begitu," ujar Mahfud MD.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News