Dua Kader Partai Ditangkap KPK Jelang Pilkada, Ada Unsur Politik?

GenPI.co - Menjelang Pilkada 2020, KPK mengungkap kasus korupsi yang menjaring dua kader partai besar.

Lalu, apakah penangkapan Menteri KKP dan Wali Kota Cimahi mengandung unsur politik?

BACA JUGA: Tukang Pijatnya Ketangkap KPK, Elektabilitas Prabowo Tetap Moncer

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto dalam diskusi “Mungkinkah KPK Bangkit Kembali?” membenarkan hal tersebut.

Pasalnya, penangkapan kepala daerah atau kader partai selalu meningkat menjelang pilkada.

“Ada 14 kepala daerah pada 2014 dan 29 kepala daerah pada 2018,” ujar Wijayanto, Minggu (29/11/2020).

Menurut Wijayanto, puncak-puncak kasus korupsi tersebut selalu terjadi menjelang momen pilkada atau pemilu pada tahun tersebut.

“Pada 2014 itu ada momen pemilu, sedangkan pada 2018 itu kan, ada pilkada,” kata Wijayanto.

Hal tersebut sejalan dengan tesis Ward Berenschot dan Edward Aspinall tentang Demokrasi For Sale.

Dalam tesis tersebut, mereka menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia setiap tahun makin mahal.

Alasan ini yang kemudian memicu politik uang terjadi menjelang pilkada atau pemilu. Namun, bagaimana dengan sekarang?

Menurut Wijayanto, jika dikaitkan dengan data yang ada dan rekam jejak KPK, seharusnya tahun ini KPK bisa menangkap lebih banyak kepala daerah menjelang momen Pilkada 2020.

Akan tetapi, hingga hari ini tercatat baru satu kepala daerah dan satu kader partai.

“Sayangnya, ini adalah KPK yang berbeda,” kata Wijayanto.

Kemerosotan jumlah koruptor yang ditangkap disinyalir akibat dari revisi UU KPK pada tahun lalu. Ia menilai, hal itu menjadi masalah terbesar KPK saat ini.

BACA JUGA: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Siapkan Balasan Mengerikan

Kendati demikian, pihaknya tetap mengapresiasi atas kerja keras KPK yang telah mengungkap kasus korupsi besar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. (*)