GenPI.co - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo akhirnya kembali blak-blakan setelah lama tak muncul di hadapan publik.
Gatot Nurmantyo pun turut menyoroti suksesi Kapolri yang saat ini membuat beberapa pihak panas. Apalagi jabatan bergengsi ini merupakan sosok yang langsung dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Istana Sukses Singkirkan Din Syamsuddin dari MUI, Ngeri!
Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa Polri sudah memiliki aturan-aturan tersendiri terkait pergantian Kapolri.
"Siapapun yang dipilih oleh Presiden sebagai Kapolri tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar terukur," jelas Gatot pada konferensi pers pernyataan sikap KAMI secara virtual, Kamis (26/11).
Seorang Kapolri, menurut Gatot, harus bisa menjadi tauladan. Berarti, dia merupakan seseorang yang tak pernah bermasalah selama kariernya, mulai dari pangkat paling bawah hingga terakhir jenderal polisi.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Sentil Panglima TNI, Jokowi Tak Berkutik
Mantan panglima TNI ini menambahkan bahwa Kapolri harus bisa bekerja secara tegas tanpa pandang bulu. Jika ada polisi yang berbuat jahat, harus ditindak terlebih dahulu.
"Sehingga publik benar-benar percaya bahwa kepolisian adalah penegak hukum yang bisa diandalkan dalam pemerintahan," katanya.
Gatot menilai Kapolri yang akan dipilih Jokowi juga akan disesuaikan dengan tantangan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini, dengan catatan bahwa orang tersebut harus punya rekam jejak yang bersih.
BACA JUGA: Istana Bergejolak, Jokowi Harus Waspada Orang-orang Ini
"Bagaimana kalau nanti ada Kapolri yang pernah cacat hukum? Saya pikir ini suatu hal luar biasa, luar biasa tidak beretika sebagai pemerintahan," ungkap Gatot.
Namun, Gatot tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi terkait siapa pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang sudah memasuki usia pensiun pada Januari tahun depan.
"Kita serahkan pada pemerintah dan presiden untuk memilih Kapolri-nya," katanya.
Selain calon Kapolri, Gatot juga menyentil Panglima TNI dan Jokowi terkait aksi TNI turun langsung membongkar baliho Habib Rizieq Shihab.
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mengatakan tidak mungkin TNI bermusuhan dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).
"Apa pun alasannya TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi TNI tidak mungkin musuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya?" tegas Gatot.
Gatot menjelaskan, baik FPI selaku organisasi maupun Habib Rizieq Shihab sebagai pimpinan organisasi tersebut merupakan warga negara yang dilindungi hukum.
"Baik FPI atau Habib Rizieq, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum," ucapnya.
Kecuali jika FPI merupakan ekstrem kanan yang jelas-jelas dilarang di Indonesia, baru itu akan bermusuhan dengan TNI.
"Kalau tidak, tidak ada alasan," jelas Gatot.
"TNI masih seperti dulu, rakyat adalah ibu kandungnya. TNI perlu rakyat karena untuk mempertahankan NKRI saat terakhir adalah kebersamaan rakyat dengan TNI yang sama-sama berjuang mengamankan bangsa ini," tambahnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar tindakan yang dipimpin Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman terkait pencopotan baliho Rizieq Shihab tidak disamaratakan sebagai sikap TNI secara keseluruhan.
"Jadi, tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya tidak mewakili TNI seluruhnya. Jangan seolah semua TNI," ungkapnya.
Namun, Gatot tidak bisa menilai apa yang dilakukan Dudung terkait pencopotan baliho itu merupakan tindakan yang salah atau tidak.
"Saya tidak bisa men-judge Pangdam salah atau tidak. Kalau itu perintah dari Panglima TNI dan Presiden, maka Pangdam tidak bisa disalahkan," jelas Gatot.
"Tapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak." tambahnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News