Di Hari AntiKorupsi 2019 Edhy Prabowo Mencuit Begini, Ternyata….

GenPI.co - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo saat ini telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Hal itu setelah lembaga antirasuah itu meringkus dirinya beberapa orang lain pada Rabu (25/11) dini hari atas dugaan korupsi dalam proyek ekspor bibit lobster alias benur.

BACA JUGA: Edhy Prabowo Ditangkap, Kebijakan Ekspor Benur Perlu Dievaluasi

Status Edhy Prabowo yang kini menjadi tersangka koruptor itu berbanding terbalik dengan apa yang pernah ia janjikan pada momen Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2019 silam.

Cuitan Edhy Prabowo di Twitter kurang lebih setahun lalu itu juga kembali disoroti oleh beberapa netizen bermata jeli. Mereka membandingkan cuitan itu dengan yang menimpa dirinya saat ini. 

Di momen itu, Edhy Prabowo pernah menulis di Twitter-nya @Edhy_Prabowo menyebut korupsi sebagai musuh utama yang harus diperangi.

“Korupsi adalah musuh utama yang harus kita perangi. Bersama-sama membangun komitmen KKP menjadi birokrat yang bersih dan melayani untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera. Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!,” cuitnya.

Dalam unggahan itu, Edhy menyertakan beberapa foto dokumentasi saat ia dan jajarannya memperingati Hari Antikorupsi dalam sebuah acara. 

Tagline acara tersebut kala itu adalah “Mewujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersih Tanpa Korupsi, Menuju Indonesia Maju”.

Proyek ekspor benur sendiri adalah gagasan Edhy Prabowo di masa awal kepemimpinannya. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai  kebijakan ekspor benih lobster perlu dievaluasi lagi pasca tertangkapnya. 

"Ya, perlu ada evaluasi pasti. Sejak awal kan memang ada banyak pihak yang menolak kebijakan itu, tapi kemudian Menteri KKP jalan terus," ujar Lucius kepada GenPI.co, Rabu, (25/11). 

BACA JUGA: Di Gedung KPK, Edhy Prabowo Sebut Nama Jokowi dan Prabowo

Lucius menambahkan, ditangkapnya Edhy Prabowo membuktikan bahwa kebijakan ekspor lobster tidak semata-mata demi pertimbangan investasi dari pemerintah.