GenPI.co - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegur jajarannya karena komunikasi publik terkait Omnibus Law dirasa kurang baik.
"Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kami sangat jelek." ujar Moeldoko di Kompleks Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10).
BACA JUGA: Pengakuan Mengejutkan Jokowi Tentang UU Cipta Kerja
Moeldoko juga beralasan bahwa komunikasi publik tersebut terhambat karena jajaran pemerintah kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks yang di media sosial.
Merespons hal tersebut, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai Menko Polhukam Mahfud MD harus dicopot karena gagal mengemban amanah sebagai menteri.
BACA JUGA: Misteri Gatot Nurmantyo Melempem, Rocky Gerung Meraung!
Caption: Cuitan Natalius Pigai Sebut Mahfud MD Banyak Bicara Tanpa Kerja Sehingga Harus Dicopot Jabatannya - Tangkapan Layar (Twitter/@NataliusPigai2).
Natalius Pigai mengatakan bahwa Mahfud MD selaku Menko Polhukam lebih banyak bicara daripada bekerja.
"Seharusnya konten, proses, dan komunikasi terkait RUU ke rakyat itu tugas Mahfud MD Menkopolhukam. Tahun 2020 persoalan bangsa ini didominasi tata kelola hukum," tulisnya di Twitter, Kamis (22/10).
BACA JUGA: Terlahir Penuh Anugerah, Zodiak Ini Bikin Bahagia Dunia Akhirat
"Itu kegagalan utama Menkopolhukam, lebih banyak bicara tanpa isi dan tanpa kerja. Harusnya dicopot!" tegasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News