GenPI.co - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas aktor intelektual dan pelaku aksi anarkis yang menolak UU Cipta Kerja.
Hal tersebut dikatakan Mahfud MD menanggapi perkembangan terakhir unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah yang diwarnai kericuhan dan perusakan fasilitas.
BACA JUGA: Menteri Jokowi Ingin Cari Selamat, Luhut Pandjaitan Bongkar Ini
"Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat," tegas Mahfud MD dalam jumpa pers di kantornya, pada Kamis, (8/10) malam.
Mahfud MD menyebut demo anarkis ditunggangi. Para pelaku dan aktor intelektual yang menunggangi demo buruh akan ditindak tegas.
"Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," ancam Mahfud MD.
BACA JUGA: Rekam Jejak Jenderal Andika Perkasa Ternyata Ngeri Banget!
Melihat ancaman Mahfud MD, mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merespons sikap arogansi yang disampaikan Menko Polhukam terkait aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
"Amarah itu tidak rasional, tetapi sebab lahirnya amarah sangat rasional. Memang pemerintah harus tegas, tetapi yang lebih penting adalah introspeksi," jelas Fahri melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah, Jumat (9/10).
BACA JUGA: Takdir 4 Zodiak Ini Istimewa, Bakal Jadi Orang Top dan Terkenal
Merujuk dua RUU terakhir yakni RUU HIP dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Fahri menyarankan Mahfud mengajak Presiden Jokowi dan DPR untuk mengulas kembali kebuntuan sistem aspirasi dalam negara.
"Kita pernah ber-sama2 di DPR pak @mohmahfudmd pasti bapak tahu maksud saya. Sistem perwakilan kita yang dikendalikan oleh partai politik itu tidak sehat. Aspirasi terlalu banyak dicampuri oleh pesanan. Dialog langsung antara rakyat dan wakilnya terhambat. Inilah akar kebuntuan," tegas Fahri.
BACA JUGA: Melihat Karakter Pasangan Dari Bulan Kelahiran, Buktikan...
Menurutnya sistem perwakilan yang dikendalikan oleh partai politik itu tidak sehat, di mana aspirasi terlalu banyak dicampuri yang mengakibatkan terputusnya dialog antara rakyat dan wakilnya.
"Inilah proses reformasi yang saya usulkan sejak awal. Sebagai Menko Polhukam (Mahfud) selayaknya ini menjadi kajian. Menurut saya ini sangat serius. Sistem perwakilan rakyat harus segera dibebaskan dari tumpangan kepentingan selain aspirasi rakyat itu sendiri," kata Fahri Hamzah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News