GenPI.co - Sikap pemerintah dan DPR RI untuk melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19 ini disinyalir adanya desakan para cukong yang membiayai para pasangan calon (paslon).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan tidak sedikit peserta Pilkada yang mendapatkan modal dari cukong.
BACA JUGA: Jokowi Makin Puyeng, Bikin Tim Tiap Minggu Tapi Tak Ada Terobosan
Sementara itu, pemerhati politik dari Universitas al-Azhar Ujang Komaruddin menduga pemerintah dan DPR ingin melanjutkan pilkada karena ada tiga kekuatan yang mendesak, yakni partai politik, cukong dan pasangan calon.
Menurut Ujang, partai politik mendesak pilkada dilanjutkan karena adanya hasrat mendapat kekuasaan di pemerintah daerah. Sama dengan pasangan calon, yang sudah bertekad untuk segera memimpin pemerintah daerah.
BACA JUGA: Karakternya Ajaib, 4 Zodiak Ini Terlahir Sangat Istimewa
Tidak hanya itu, para cukong juga sudah merasa keluar banyak uang untuk memodali pasangan calon yang didukungnya.
Jika pilkada ditunda, maka harus ada pengeluaran baru. Hal itu tidak dikehendaki pengusaha atau cukong.
Dalam diskusi yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada 11 September lalu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa mayoritas calon kepala daerah didukung cukong.
BACA JUGA: Kesaksian Jenderal Gatot Nurmantyo, Mengerikan!
Mahfud MD juga menyebutkan ada 92 persen peserta pilkada yang didukung cukong.
Keterlibatan cukong dalam pilkada ini diungkap oleh salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Dalam kajian yang pernah dilakukan KPK, sebanyak 82 persen calon Kepala Daerah didanai oleh sponsor.
Akibatnya, tak sedikit calon kepala daerah yang memudahkan para pengusaha mendapat izin ketika sudah memenangkan pilkada.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News