GenPI.co - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara membandingkan kebijakan penanganan guru honorer di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dudung membandingkan masa jabatan SBY, yang berhasil mengangkat 1,1 juta honorer menjadi PNS berbanding terbalik dengan Jokowi.
BACA JUGA: 3 Buah Ini Ampuh Bikin Penyakit Asam Urat Ambrol
Data yang dirilis Dudung, bahwa Jokowi baru mengangkat 8000-an honorer K2 menjadi PNS pada 2018 dan meluluskan 51 ribu PPPK pada 2019, akan tetapi sampai sekarang belum juga diangkat secara resmi pada tahun keduanya.
"Ini jauh sekali perbedaannya. Saya sangat prihatin melihat nasib para guru honorer tetapi belum diangkat juga. Padahal mereka harusnya diapresiasi dan diafirmasi atas pengabdiannya," jelas Dudung.
BACA JUGA: Awas! Jangan Sering Minum Kopi, Bahayanya Sangat Mengerikan
Dudung pun berharap rekrutmen PPPK atau PNS di 2021 bisa mengakomodir guru honorer K2 maupun nonkategori karena jumlah guru yang pensiun makin banyak.
Disamping itu, Dudung juga mengingatkan bahwa pemerintah berhutang banyak kepada guru honorer yang senantiasa mengabdi untuk mendidik anak bangsa.
"Hakikatnya pemerintah berutang pada ratusan ribu guru honorer. Mengapa berutang? Ya karena para guru honorer telah berjasa 'menambal' ketiadaan guru PNS. Utang itu mesti dibayar!" tegasnya.
BACA JUGA: Waspada! Jangan Bikin Masalah, 3 Zodiak Ini Sangat Pendendam
Dudung sangat setuju bila pada 2021, guru-guru honorer menjadi prioritas pengangkatan CPNS dengan pemberian afirmasi.
Khususnya para guru honorer yang berprestasi membimbing anak didiknya menjadi anak didik terbaik.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News