GenPI.co - Pengacara Humphrey Djemat blak-blakan ada praktik mahar politik dalam proses pemilihan menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Humphrey mengungkapkan hal itu ketika menghadiri diskusi di kantor Formappi di Jakarta Timur, Minggu (24/11).
BACA JUGA: Astaga! KPK Kaget Presiden Jokowi Potong Hukuman Koruptor Ini...
Menurut Humphrey, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar sebelum ditunjuk menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Humphrey menjelaskan, pihak yang meminta komitmen Rp 500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.
BACA JUGA: Ramuan Bumbu Dapur Ini, Ampuh Bersihkan Paru Akibat Merokok...
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut,” ujar Humphrey.
Adanya mahar politik tersebut, membuat Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Istana Kepresidenan menelisik pernyataan advokat kondang Humphrey Djemat itu.
BACA JUGA: Ada Tangan Misterius di Pundak Ahok, Ini Fotonya...
Menurut Pangi, sebaiknya Presiden Jokowi menyeriusi pengakuan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta itu.
"Dugaan praktik mahar untuk partai bagi calon menteri ini mesti ditelusuri. Tentu membuktikannya bukan perkara gampang, mahar itu seperti kentut, bisa dirasakan tapi sulit untuk dibuktikan proses transaksinya," ungkap Pangi kepada jpnn.com, Rabu (27/11).
BACA JUGA: Ladies... Ini Lho Bahayanya Terlalu Sering Melepas Bra
Dugaan praktik mahar tersebut, tentu membuat publik pesimistis terhadap klaim-klaim bahwa menteri mengabdi untuk bangsa dan negara.
Pangi menegaskan, menjadi menteri saat ini tentu berbeda jika dibandingkan pada saat awal-awal kemerdekaan RI.
BACA JUGA: Ingin Laris Manis Jualan di Instagram, Pakai 5 Trik Ini...
Menurut Pangi, para tokoh bangsa pada masa awal RI berdiri rela bekerja untuk negara dan bangsa tanpa digaji.
Menurutnya, para tokoh bangsa tak mengeluarkan ongkos politik untuk menduduki jabatan.
Lebih lanjut Pangi mengatakan, pejabat yang mengeluarkan dana besar demi jabatannya tentu berpikir tentang cara mengembalikannya.
"Bagaimana ceritanya nanti mereka mengembalikan modal untuk menduduki jabatan strategis menteri kalau benar harus setor ke partai Rp 500 miliar. Kalau ini memang fakta dan realitas politik apa jadinya bangsa ini ke depan," tutur Direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.
Oleh karena itu Pangi menduga menteri yang kadung terlibat politik mahar, tak akan fokus mengurus rakyat.
Sebab, menteri yang terbelit mahar jelas terlibat dalam kartel politik dan terjebak pada pola transaksional.
"Bohong bicara untuk rakyat kalau mereka terpilih dari proses transaksi politik. Enggak bisa mereka bicara pengabdian," tandas Ipang.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News