Pak Jokowi Tahu Nggak, Ada Mahar Rp 500 M untuk Jadi Menteri?

GenPI.co - Pengacara Humphrey Djemat blak-blakan ada praktik mahar politik dalam proses pemilihan menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Humphrey mengungkapkan hal itu ketika menghadiri diskusi di kantor Formappi di Jakarta Timur, Minggu (24/11). 

BACA JUGA: Bandul Politik 2024, Sudah Waktunya Tokoh Sunda Pimpin Indonesia

Menurut Humphrey, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar sebelum ditunjuk menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Humphrey yang mengklaim sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta itu mengatakan, pihak yang meminta komitmen Rp 500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.

BACA JUGA: Pidato Mas Nadiem Bikin Merinding, Bagaimana Nasib Guru Honorer?

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut,” ujar Humphrey.

Tanpa tedeng aling-aling Humphrey menjelaskan, calon menteri itu tidak perlu menyerahkan uang Rp 500 miliar kepada partai tertentu. 

BACA JUGA: Diingatkan Jokowi Malah Bangga, Kenegarawanan Prabowo Luar Biasa!

“Dia tidak harus kasih uang untuk itu, tetapi harus ada komitmen selama menjadi menteri, dia harus bisa berkontribusi Rp 500 miliar," tutur Humphrey.

Hanya saja, Humphrey tidak mengungkapkan nama menteri yang dimintai komitmen Rp 500 miliar. Pengacara kondang itu juga tak membeber nama partai politik yang meminta komitmen itu.

BACA JUGA: Anak Presiden Brasil Tilap Anggaran Gaji Staf, Begini Modusnya...

Menurut Humphrey, calon menteri dari kalangan profesional itu menolak permintaan soal kontribusi tersebut, karena tidak memiliki uang dan merasa bertolak belakang dengan nuraninya.

"Sebab yang diminta uang, dia tidak punya, karena dia seorang profesional. Keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden," ungkap dia.

BACA JUGA: Intelijen TNI Tangkap 3 WNA Cina di Papua, Ada Apa?

Humphrey juga menegaskan, tidak semua menteri dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar. "Jangan curiga dahulu semua menteri sudah teken kontrak Rp 500 miliar. Jangan," tegas dia.(*)