GenPI.co - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto mendesak Pemprov DKI memberantas pungutan liar di berbagai sektor layanan publik.
“Kami ingin warga Jakarta memperoleh layanan publik yang baik tanpa publik di semua urusan,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (29/3).
Politikus PDIP itu menilai inisiatif antipungli oleh Pemprov DKI dalam program mudik gratis 2025 merupakan langkah positif yang harus dikembangkan.
Sebab dalam agenda besar seperti itu, biasanya muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan pungli.
Dia pun berkeinginan untuk menyampaikan ke Gubernur DKI terkait program antipungli itu supaya tidak hanya saat mudik.
“Pungutan liar di sejumlah sektor lain di Jakarta itu harus segera dilakukan penertiban,” tuturnya.
Menurut dia, dengan pemanfaat teknologi maka bisa meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, sekaligus berharap warga berani melapor.
Gubernur DKI Pramono Anung sebelumnya mengatakan program mudik gratis 2025 bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Kejaksaan, supaya bisa bebas dari pungli.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka pelepasan peserta program mudik gratis di Lapangan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).
“Kami tegaskan, mudik gratis ini bebas pungli. Jika ditemukan, silakan melapor ke aplikasi sistem informasi pengaduan pungli,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News