GenPI.co - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyebut RUU TNI tetap sejalan dengan prinsip supremasi sipil serta semangat reformasi.
Dia mengatakan Fraksi Gerindra memastikan revisi itu tak bertentangan dengan demokrasi. Tujuannya yakni menyesuaikan tugas TNI dengan kebutuhan strategis pertahanan.
“Ini bukan suatu langkah mundur dalam reformasi TNI. Namun bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (20/3).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menyebut DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
Dia pun berharap supaya masyarakat bisa memahami substansi utama dari revisi UU TNI itu. Sebab, secara substansi jauh dari apa yang dikhawatirkan.
Budisatrio menyayangkan munculnya disinformasi terkait revisi ini. Salah satunya yakni mengenai dwifungsi TNI.
“Dalam RUU TNI, tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI. Fraksi Gerindra menjamin ini sejalan dengan semangat reformasi,” ujarnya.
Dia kemudian mengungkapkan penjelasan terkait beberapa pasal yang diubah dalam RUU TNI yang sudah disahkan menjadi UU itu.
Salah satunya perluasan cakupan operasi militer selain perang. Terutama dalam menghadapi ancaman siber serta perlindungan WNI di luar negeri.
“Ancaman pertahanan saat ini tidak hanya fisik. Namun juga terkait digital serta transnasional. Revisi ini membuat TNI siap menghadapi tantangan,” ucapnya.
Kemudian revisi terkait jabatan sipil, kementerian atau lembaga yang bisa ditempati prajurit aktrif sebanyak 15 dari yang sebelumnya 10.
“Aturan prajurit aktif tidak boleh berbisnis itu masih sama dengan aturan sebelumnya. Tidak berubah,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News