GenPI.co - Sebanyak 18.972 jajaran ad hoc disiapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dalam pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi Pilkada 2024.
Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam tahap evaluasi untuk persiapan jajaran ad hoc.
"Mereka akan bertugas sebagai panitia pengawas (panwas) kecamatan, panwas kelurahan/desa (PKD), dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan," kata dia, dikutip Jumat (7/3).
Herwyn membeberkan evaluasi ini oleh bawaslu provinsi hingga bawaslu kabupaten/kota yang akan menggelar PSU.
"Evaluasi kami lakukan dengan pendampingan ketat untuk menjaring kualitas jajaran yang terbaik. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menjadi salah satu tolok ukur evaluasi," papar dia.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Diklat, dan Organisasi Bawaslu ini mengingatkan jajarannya untuk tetap melakukan pengawasan saat puasa Ramadan.
Hal ini lantaran ada kekhawatiran kegiatan dari calon peserta PSU Pilkada 2024 terkait dengan pemenangan.
"Ini sedang kami siapkan. Harus ada aturan yang jelas dan ketat agar tidak ada yang bias terkait dengan kegiatan pada bulan puasa," papar dia.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU di 24 daerah terkait sengketa hasil Pilkada 2024.
Berdasarkan laman resmi MK, dari seluruh perkara ini mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.
Dengan demikian, MK menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.
Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara diminta menggelar PSU.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News