Sebut Pembahasan RUU TNI Penting, Pengamat: Ada Ketimpangan Kesejahteraan

GenPI.co - Pengamat demokrasi sekaligus Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menyebut pembahasan RUU TNI penting untuk mencegah konflik antara TNI dengan Polri.

Dia menyebut dalam catatannya 10 tahun terakhir ada sekitar 37 kasus ketegangan TNI dengan Polri di tingkat bawah.

Menurut dia, ketegangan tersebut muncul karena permasalahan sosiologis pragmatis yang dialami TNI.

BACA JUGA:  Supratman Akan Lapor ke Prabowo soal RUU Perampasan Aset

“Ada ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan peran, perlakuan, dan seterusnya. Terutama dalam 20 tahun terakhir,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (4/3).

Hal tersebut disampaikannya saat rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (4/3).

BACA JUGA:  Baleg DPR RI Sepakat Batalkan Pembahasan RUU TNI dan Polri

Ismail menilai dalam 20 tahun terakhir, TNI merupakan entitas yang posisinya sudah tidak lagi dioptimalkan sebagaimana mestinya.

Sedangkan pada era sebelumnya saat TNI masih bernama ABRI, menjadi institusi militer yang punya kekuatan sosial serta politik.

BACA JUGA:  Minta Pembahasan RUU TNI Dihentikan, KontraS: Potensi Mengembalikan Rezim Orba

“Menurut banyak kalangan dan pimpinan TNI, banyak keahlian yang bisa dimanfaatkan dari mereka,” tuturnya.

Dia meminta supaya perubahan UU TNI yang dalam proses perancangan harus menegaskan jaminan demokrasi.

“TNI bertugas melindungi dan seterusnya, ini betul dan harus dipertahankan. Tapi meski diimbangi dengan pendasaran filosofis,” ucapnya. (ant)