GenPI.co - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin melontarkan wacana pemilihan gubernur atau kepala daerah tingkat 1 dilakukan secara tidak langsung.
Sultan mengatakan wacana ini baru sebatas pendapat pribadinya. Dia pun tak menampik, nantinya akan muncul perdebatan di masyarakat.
“Kami sangat sadar, wacana itu menimbulkan perdebatan di masyarakat dengan situasi demokrasi yang semakin dinamis,” katanya dikutip dari JPNN.com, Sabtu (22/2).
Dia mengungkapkan jabatan gubernur secara empiris adalah wakil atau perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah.
Sultan menyebut ada banyak urusan pembangunan di daerah yang menjadi domain pemerintah pusat atau presiden.
“Jangan sampai karena ada perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya tidak mengindahkan imbauan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah pusat membutuhkan seorang wakil yang representative dan legitimed di daerah.
Sultan menyampaikan dengan sistem pemilihan gubernur secara tidak langsung, maka proses demokrasi lebih efisien dan sederhana.
“Hal ini juga akan memperkuat penerapan prinsip good governance dalam sistem presidensial,” tutur senator asal Bengkulu itu.
Dia mengatakan untuk mekanisme pemilihan gubernurnya, bisa menjadi kajian akademisi, partai politik, pemerintah, masyarakat, dan lainnya.
“Jadwal pilkada masih lima tahun lagi. Saya kira masih bisa mendesain proses demokrasi tingkat provinsi lebih sederhana sejak awal,” ucapnya. (fri/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News