GenPI.co - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menanggapi instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan retret.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mengatakan instruksi itu bisa berimplikasi pada stabilitas pemerintahan, terutama Presiden Prabowo Subianto.
“Jika tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang menolak hadir, wibawa pemerintah, terutama Prabowo akan dipertanyakan,” katanya dikutip dari JPNN.com, Jumat (21/2).
Menurut dia, jika program retret kepala daerah di bawah kendali Kemendagri itu juga tidak bersifat mengikat, maka juga bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran.
Dedi menilai langkah dari PDIP itu menjadi sinyal perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kemudian juga berpotensi merembet ke DPR RI, karena kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu mendominasi di parlemen.
“Jika PDIP terus menginstruksikan kader untuk ambil sikap serupa di DPR, maka Prabowo bisa kehilangan dukungan politik serta legitimasi dari PDIP,” ujarnya.
Dedi mengungkapkan risiko terbesar yang bisa dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto yang terancam sejak dini.
Dia juga menyinggung meningkatnya gerakan massa belakangan ini, yang mencerminkan ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Dedi menyarankan supaya pemerintah segera merespons dinamika itu dengan mengurangi tekanan terhadap publik, dan mengevaluasi kebijakan.
“Kepentingan bangsa harus lebih diutamakan pemerintah daripada sekadar memenuhi janji politik,” ucapnya. (tan/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News